JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar bakal panggil pihak SMA Sulthan Baruna, Kabupaten Cianjur. Itu buntut polemik tes urine untuk cek kehamilan yang dilakukan SMA di Kecamatan Cikadu itu.
Rencana itu diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari, Jumat (24/1). “Kami (Komisi V.red) akan panggil kepala sekolahnya, untuk klarifikasi,” jelasnya.
Politikus Partai Persatuan pembangunan (PPP) itu melanjutkan, kebijakan di sekolah itu kini ramai jadi perbincangan. Memang ada yang merespon positif tapi tidak sedikit yang merespon negatif. “Ini kan cukup menyita perhatian juga, kami akan dalami agar lebih jelas duduk perkaranya,” sambungnya.
Menurut Zaini, kebijakan itu memang niatnya baik. Yakni dalam rangka langkah preventif pergaulan bebas oleh pelajar. Namun di sisi lain juga dinilai diskriminatif. “Bagaimanapun juga perempuan kan punya hak untuk reproduksi,” jelasnya.
Meski kebijakan itu telah disepakati oleh orang tua siswa, namun hal itu perlu dikaji lebih dalam. Dikhawatirkan langkah itu bisa menimbulkan dampak psikis kepada siswa.
Menurut Zaini, langkah edukasi jadi lebih penting dalam menekan pergaulan bebas siswa. Edukasi itu dilakukan tidak hanya sekolah tapi juga melibatkan berbagai stakeholder. Termasuk para orang tua.
“Sekarang kan banyak juga kasus guru lecehkan murid, ataupun kasus di pesantren. Semua stakeholder harus terlibat untuk menjaga dan mengawasi pelajar,” sambungnya.
Diketahui, fenomena itu mencuat beberapa hari ini. Kebijakan itu jadi perbincangan setelah beredar video terkait kegiatan tes urine di SMA di Kabupaten Cianjur itu.(son)
