JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo Subianto sempat melempar wacana kepala daerah dipilih kembali oleh legislatif atau DPRD. Itu disampaikan saat puncak perayaan HUT Golkar di pertengahan Desember lalu.
Gagasan itu disambut baik oleh Ketua DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Jabar Ahmad Hidayat. Pihaknya setuju lantaran mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Ahmad menguraikan, dalam perjalanannya, Indonesia memang sangat menjunjung sistem demokrasi. Proses tersebut selaras dengan semangat dan nilai dalam Pancasila khususnya sila ke empat.
“Sila itu menegaskan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” jelasnya.
BACA JUGA: Polemik RSKK yang Masih Berstatus Tipe D, Anggota DPRD Jabar: Siap Naik Kelas Tahun Ini!
Menurut politikus Partai Golkar itu, Pancasila menjadi dasar yang jelas dalam penerapan demokrasi. “Jadi demokrasi ini cocok dan dilahirkan sesuai dasar negara,” cetusnya saat berdiskusi dalam sesi Pemuda Bicara Demokrasi, Rabu (15/1).
Pria yang juga Anggota DPRD Jabar itu melanjutkan, rangkaian pilkada telah dilalui bersama. Mulai dari pemilu, pemilihan presiden, hingga ditutup dengan pilkada serentak pada November lalu.
Ternyata dalam perjalanannya, kegiatan itu cukup menelan anggaran yang tidak sedikit. “Boros anggaran,” cetusnya.
Di Jabar misalnya, Pemerintah Provinsi Jabar menghibahkan anggaran sampai Rp 1,1 triliun ke KPU Jabar untuk pilkada.
Tentu itu anggaran yang tidak sedikit. Sementara contoh di tingkat Kota Bandung, anggaran hibahnya di angka Rp 109 miliar.
Menurut Ahmad, anggaran sebesar itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan publik lainnya. “Misal untuk bangun jalan, bangun sekolah atau dukung makan bergisi. Kan lebih baik itu,” sebutnya.
Ia berharap wacana yang disampaikan Presiden Prabowo itu benar-benar teralisasi. Sehingga menghemat anggaran daerah.(son)
