JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor mempertanyakan tidak adanya transparansi dari Kodjari selaku operator Biskita Trans Pakuan soal sharing profit bersama Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
Hal itu membuat Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin meradang dan mempertanyakan posisi PTP dalam konsorsium pada e-katalog yang melibatkan Kodjari.
“Kami perlu meninjau kembali peran Kodjari dalam pengelolaan Biskita, terutama mengingat catatan mereka yang kurang transparan terkait anggaran,” ujar Zenal kepada wartawan dikutip Senin (13/1).
Menurut Zenal, transparansi anggaran merupakan isu krusial yang tidak bisa diabaikan.
“Sebagai wakil rakyat, kami perlu mendapatkan kejelasan mengenai alokasi anggaran yang dikelola Kodjari, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
BACA JUGA: Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!
Politisi Gerindra menekankan bahwa kebijakan transportasi publik harus dilandasi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat luas.
“Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang paling bergantung, seperti siswa sekolah dan para manula,” dorong Zenal.
Menurutnya, puncak kekesalan DPRD adalah ketika dewan melakukan rapat bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Kodjari, dan PTP.
Saat itu, sambungnya, legislatif meminta agar Kodjari membuka data mengenai sharing profit bersama PTP dalam mengelola Biskita, namun yang bersangkutan enggan membukanya.
“Hal itu kan jelas membuat kita bertanya-tanya. Padahal, anggaran subsidi itu berasal dari uang negara,” katanya.
BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita
Kata dia, DPRD lebih sepakat, bila kedepannya Biskita murni dikelola oleh PTP, tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Apalagi, ketika operasionalnya menggunakan APBD.
“Kami ingin PTP yang mengelola agar lebih transparan, dan lebih menguntungkan daerah,” tukas Zenal. (YUD)
