Kemudian dia menyampaikan, Bupati Bandung diminta agar membuat pertemuan yang dapat memanggil perwakilan warga terdampak.
BACA JUGA: Kejam! Suami di Bogor Bacok Istrinya Sampai Kritis
Di sini berarti kepala desa, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bandung, DPMPST (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta perwakilan anggota dewan.
Wahyudin melanjutkan, hal tersebut diperlukan dengan tujuan untuk memusyawarahkan secara konferehenship, terkait keluahan warga selama kurang lebih 15 tahun lamanya dirugikan.
“Walhi Jabar juga meminta agar stop intimidasi yang berujung kriminalisasi kepada warga, yang memilki hak untuk memperjuangkan mata air untuk kepentingan khayalak publik,” pungkasnya. (Bas)
