JABAR EKSPRES – Program Makan Berigizi Gratis di Kabupaten Bandung sejauh ini, belum ada tanda-tanda kapan akan dilaksanakan. Berdasarkan pantauan di sejumlah sekolah, masih belum dilaksanakan pemerintah daerah setempat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin mengaku, untuk pelaksanaan belum bisa dilkaukan untuk saat ini.
Menurutnya, program janji kampanye Presiden Prabowo itu akan dilaksanakan pada pekan depat tepatnya 13 Januari 2025.
BACA JUGA: Eksploitasi Kawasan Hutan di Bandung Selatan Dilakukan Secara Sporadis!
Pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan dan mendata sekolah yang akan menerima manfaat dari program makan bergizi gratis itu.
“Jadi untuk sekolah di Kabupaten Bandung akan mulai di pekan depan, dan sekaran kita sedang data dulu,’’ ujar Enjang kepada wartawan, dikutip Selasa, (07/02/2025).
Pendataan dilakukan diseluruh kecamatan dan akan mengakomodir seluruh siswa yang bersekolah yang ada di Kabupaten Bandung.
BACA JUGA: Disdik Kabupaten Ciamis Kebingungan Program Makan Bergizi Gratis Belum Ada Petunjuk Teknis!
Hal ini dilakukan agar dalam memberikan pelayanan program makan bergizi gratis akan lebih mudah didistribusikan.
Pihaknya juga akan melakukan satuan pengelolaan distribusi makanan dan membentukan pengawasan untuk memonitoring kandungan gizi.
Menurut Enjang, jika mengacu kepada Data Dapodik, ada sekitar 582.000 siswa sekolah negeri dan swasta. Siswa tersebut terdiri dari siswa PAUD sebanyak 67.000 an.
BACA JUGA: Dana Bansos Capai Rp 504,7 triliun, Siap-siap Awal tahun Cair!
‘’Kemudian siswa SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 siwa dan PKBM kurang lebih ada 23.000 siswa,’’ ujarnya.
‘’Kalau SMA dan SMK ranahnya ada di provinsi Jawa Barat,’’ tambahnya lagi.
Secara teknis, distribusi MBG akan dilakukan menjadi 8 rayon yang akan medistribusikan makanan ke 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
BACA JUGA: Ciri-ciri Aplikasi yang Mengandung Malware di Google Play Store!
Enjang mengatakan, Dinas Pendidikan akan menjadi leading sektor program gagasan Presiden Prabowo itu dan akan bertanggungjawa mengelola pendidikan mulai PAUD, SD sampai SMP.
‘’Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau targetnya,” jelasnya.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Enjang mengakui, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang disampaikan oleh pusat.
