Pemkab Bogor Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Bantuan Keuangan Desa Mulai 2025

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan mengalokasikan dana untuk program bantuan keuangan desa sebesar Rp1,5 miliar mulai tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang bertujuan mendukung kegiatan dan program di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menjelaskan bahwa bantuan ini akan digunakan untuk mendukung program-program yang ada di masing-masing desa, khususnya yang tidak dapat didanai melalui anggaran pemerintah pusat atau Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:Tragis, Seorang Siswi di Cimahi Jadi Korban Pencabulan dan Dibawa ke Hotel di Lembang oleh Pria asal Jakarta Utara

“Karena banyaknya program yang harus diakomodasi oleh desa, Pemkab Bogor merasa perlu memberikan dukungan bagi pelaksanaan program-program tersebut di semua level pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

Bantuan keuangan ini memberikan fleksibilitas bagi desa untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk program non-infrastruktur yang belum dapat diakomodasi oleh anggaran lain.

Renaldi menambahkan, bahwa meskipun fokus bantuan ini pada infrastruktur desa, namun ada kemungkinan untuk mendanai program prioritas lainnya.

BACA JUGA:Jelang Pergantian Malam Tahun Baru, Polrestabes Bandung Pastikan Tidak ada Penutupan Fly Over!

“Setiap desa akan mendapatkan alokasi Rp1,5 miliar, namun jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Dia memberi contoh, semisal, desa yang telah mengimplementasikan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) seperti Desa Gunung Putri, akan didukung dengan pendanaan dari Pemkab.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui DPMD juga berencana untuk merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) terkait bantuan keuangan desa yang akan diterapkan pada tahun 2025.

“Perbup ini sedang kami susun dan akan melibatkan semua OPD. Ada kemungkinan ada perubahan dalam porsi anggaran, di mana dana untuk infrastruktur mungkin akan mengalami penyesuaian,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan