JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Budiwanto turut menjabarkan alasan fraksinya menolak wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen. Menurutnya, kebijakan itu adalah langkah yang tidak populis.

Budiwanto menuturkan, ada sejumlah alasan kenapa fraksinya bersuara lantang terkait PPN 12 Persen.

Alasan pertama adalah karena faktor pendapatan atau daya beli masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya stabil. Kebijakan itu tentu akan semakin memberatkan masyarakat.

“Masyarakat ini kan pendapatannya masih minim. Belum merata juga,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Jabar itu melanjutkan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat itu nampaknya sebagai langkah untuk menutupi sejumlah kekurangan pembiayaan atau kebutuhan belanja pemerintah.

“Sekarang kan sudah terbebani utang pokok juga. Jadi pemerintah mencari insentif dari belanja masyarakat,” bebernya.

Menurut Budiwanto, kebijakan itu tidak populis. Itu akan memberatkan masyarakat yang kondisi daya belinya masih belum stabil.

Pihaknya mendorong pemerintah bisa mengambil langkah lain di luar menaikkan pajak guna menambah pendapatan negara.

Aksi penolakan kenaikan PPN 12 Persen itu disampaikan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna, Jumat (20/12).

Desakan itu disampaikan secara lantang saat berkesempatan membacakan laporan hasil Reses di hadapan para wakil rakyat lain.

“Kami menolak rencana kenaikan PPN jadi 12 persen,” kata Cucu Sugiarti sebagai perwakilan yang membacakan laporan Reses dari Fraksi PKS.

Cucu melanjutkan, fraksi mendesak agar rencana itu bisa ditunda. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.

“Kami harap Pak PJ juga melanjutkan desakan kami ini ke pusat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Cucu juga menjabarkan sejumlah aspirasi yang masuk dalam proses reses yang telah dilakukan Fraksi PKS di beberapa daerah. Di antaranya, peningkatan jumlah dan kualitas program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). “Mudah – mudahan juga bisa untuk korban bencana alam,” bebernya.

Laman berikutnya

Halaman: 1 2