Termasuk lanjut dia, beban hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp40 miliar, serta ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hampir Rp15 miliar serta pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
“Sehingga saat APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, maka program pembangunan pun bisa berjalan sesuai harapan. Tahun depan berbicara program pembangunan masih fokus ke insfratruktur dan peningkatan ekonomi,” tambahnya.
Kemudian pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan insfratruktur. Hanya karena Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini ditetapkan sampai tahun 2026, sehingga Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih yang merealisasikannya.
BACA JUGA:Tarik Rp894 Juta dari Rekening Aspri, Sandra: untuk Kebutuhan Sehari-hari
“Ini RAPBD sampai 2026 artinya bupati yang akan datang itu penyusunan untuk 2026, jadi harus menjalankan RAPBD ini,” katanya.
Meski begitu, Ade mengaku, RAPBD Bandung Barat tahun 2025 masih terdapat defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp72,78 miliar. Yakni dari total APBD itu di angka Rp2,64 triliun sedangkan untuk belanjanya Rp2,71 triliun. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis bisa menutupi defisit tersebut.
Mengingat penyusunannya baru berdasarkan asumsi pendapatan yang secara nyata bisa diperoleh. Itu pun belum menghitung pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan yang lainnya.
“Rencana pendapatan daerah masih bersumber dari dua pendapat yakni Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp787.50 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,85 triliun. Sehingga RAPBD tahun 2025 ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat, dan provinsi,” katanya.
“Menutupi defisit itu bisa dengan mensubtitusikan kegiatan atau dirasionalisasi. Tapi pastinya RAPBD KBB Tahun 2025 bisa dikatakan mulai membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar,” tandasnya. (Wit)
