JABAR EKSPRES – Simak cara daftar Kartu Prakerja gelombang 72, ini bocoran jadwal pembukaannya.

Program ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan keterampilan dan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Kartu Prakerja dirancang untuk memberikan bantuan pelatihan, serta insentif kepada masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi atau yang terdampak ekonomi.

Jika Anda tertarik untuk mendaftar pada gelombang ini, berikut panduan lengkap cara mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 72 serta link resminya di prakerja.go.id.

Kartu Prakerja adalah program bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja dan kewirausahaan.

Peserta yang lolos dalam program ini akan mendapatkan akses pelatihan online, serta insentif pasca pelatihan.

BACA JUGA: Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Dibuka Hari Ini? Cek Jadwal Pendaftarannya

Peserta Kartu Prakerja juga akan menerima bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 per bulan, dan insentif survei sebesar Rp100.000.

Bocoran Jadwal Pembukaan

Kartu Prakerja gelombang 72 yang tengah dinantikan oleh masyarakat, akan segera dibuka dalam waktu dekat ini.

Beredar kabar, pendaftaran gelombang 72 akan dibuka di setiap hari Jumat, namun belum dipastikan tanggal resmi pembukaannya.

Pihak Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan segera mengumumkan pembukaan Prakerja gelombang 72 melalui media sosial Instagram @prakerja.go.id.

Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun.
Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi COVID-19.
Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, direksi/komisaris/dewan pengawas di BUMN atau BUMD.