JABAR EKSPRES – Sebentar lagi, Kota Bandung bakal bertambah usia menjadi 214 tepat pada tanggal 23 September 2024. Berbagai kado ulang tahun siap diberikan kepada calon pemimpin baru momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Apabila mengacu pada pemilihan tema, terbilang tak ada yang membedakan dengan perayaan sebelumnya. Tahun lalu, Pemkot Bandung mengusung konsep besar yakni “Bersatu dalam Kolaborasi Wujudkan Bandung Unggul”. Secara implisit, terdapat makna yang sama dengan harapan tahun ini.
Sudahkah Bandung menjadi Kota yang unggul dengan cita-citanya menjadi wilayah yang maju dan berkelanjutan. Realitas yang terjadi, Kota Kembang berada di peringkat atas di beberapa sektor.
BACA JUGA: 5 Gunung Paling Angker di Jawa Barat yang Menyimpan Segudang Cerita Mistis
Pada tahun 2022, Asian Development Bank (ADB) merilis terkait peringkat kota termacet di Asia. Kota Bandung sendiri disebut berada di peringkat ke-1 terkait daerah paling macet di Indonesia di atas Jakarta, dan Surabaya.
Pernyatan itu didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia, terkait Bandung yang masuk ke dalam posisi 3 besar kota termacet bersama Jakarta dan Surabaya.
Ragam solusi diutarakan oleh Pemkot Bandung guna mengatasi permasalah tersebut. Bahkan Kota Bandung memasukan permasalahan kemacetan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
BACA JUGA: Aspenda Perkuat Tata Kelola hingga Pemanfaatan Teknologi untuk Perusahaan Jamkrida
Namun realitas yang terjadi, kemacetan bak penyakit kronis yang sulit diatasi oleh Pemerintah Kota Bandung. Ragam wacana mulai dari pengkonversian angkot hingga pembangunan playover yang masif dilakukan tak sedikitpun berdampak pada teruainya kemacetan.
Bahkan akademisi sekaligus Pakar Transportasi ITB, Sony Sulaksono sempat menyinggung soal ogahnya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memperjuangkan anggaran terkait pembaharuan moda transportasi publik. Hal tersebut menjadi poin soal tak kunjung terealisasinya wacana tersebut.
“Dishub juga tidak punya keberanian untuk memperjuangkan anggaran untuk transformasi angkutan kepada pihak DPRD,” kata Sony dilihat dilaman Jabar Ekspres, Kamis (5/9).
