JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengantisipasi kekeringan selama musim kemarau.
Menurut dia, salah satu yang menjadi fokus utama Pemkab Bandung Barat saat ini yaitu potensi kekeringan dan kekurangan air bersih bagi masyarakat.
“Untuk mengantisipasi kekeringan yang berdampak pada kebutuhan suplay air bersih kita sudah siapkan posko di BPBD Kabupaten Bandung Barat,” katanya saat ditemui, Sabtu (17/8/2024).
Ia menambahkan, pihaknya pun saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kekeringan yang berdampak pada sektor pertanian. Salah satunya dengan melakukan pompanisasi.
“Untuk menangani kekeringan di musim kemarau yang berdampak pada sektor pertanian kita siapkan upaya pompanisasi,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pompanisasi tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk suplay air bersih maupun air untuk pertanian.
“Selain kita melakukan pompanisasi dengan memanfaatkan sumber air yang ada. Kita juga akan mengoptimalkan potensi air dengan melakukan pengeboran,” katanya.
Sementara itu, warga Cisarua, Susi mengatakan, jika musim kemarau memang warga kerap mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Mudah-mudahan dengan solusi yang disiapkan oleh Pemkab Bandung Barat, masyarakat dapat terganti dalam menghadapi musim kemarau,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, sejumlah wilayah di Bandung Barat tengah dilanda krisis air bersih. Sebut saja, Kecamatan Cihampelas, Batujajar, Cipatat, dan Cipeundeuy.
Selain krisis air, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bandung Barat pun merilis, daerah paling rawan kekeringan berada di 49 desa yang tersebar di enam kecamatan.
“Memang kita sudah petakan wilayah rawan kekeringan. Terutama sawah tadah hujan. Jadi sebenarnya hampir di seluruh kecamatan ada ancaman kekeringan, tapi yang paling besar ada di 6 kecamatan,” kata Kepala DKPP Bandung Barat Lukmanul Hakim.
Untuk mencegah kerugian besar dampak kekeringan, DKPP telah menginstruksikan para penyuluh lapangan agar mendorong petani padi mempercepat waktu tanam dan memaksimalkan capaian target luas tanam dari bulan April – September 2024.
Jika tak bisa, para petani diimbau membudidayakan varietas benih tanaman tahan kekeringan dan hemat air seperti palawija. Selain itu, upaya mitigasi akan dipersiapkan dengan cara mengoptimalkan pompanisasi dan pemanfaatan jaringan irigasi air tanah.