Di antaranya, meminta Dishub untuk selalu bekerja dengan baik dalam hal penataan lalu lintas, perparkiran, dan titik-titik rawan kemacetan.

“Kami juga diminta untuk mengkaji penataan transportasi publik, karena saat ini kan sedang berjalan pengurangan jumlah angkot, tapi juga harus dipikirkan penggantinya,” ucap dia.

BACA JUGA: Banyak Muatan Baru dalam UU Desa, Pemda KBB Gercep Susun Perbup Perangkat Desa

Merespon arahan Hery, Marse mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Dishub Provinsi.

Apalagi, sambung dia, Pj Wali Kota bersedia membantu dan mendorong apabila diperlukan untuk berkoordinasi sesuai dengan kewenangannya. Termasuk dalam hal aset kantor Dishub yang masih milik Provinsi Jawa Barat.

“Kami berharap Pj Wali Kota Bogor juga bisa mendorong hal ini. Surat permohonan agar aset dihibahkan atau dialihkan kepada Pemkot Bogor sudah kita sampaikan, tinggal nanti mungkin dorongan dari Pj Wali Kota kepada pak Gubernur kemudian ditindaklanjuti di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jawa Barat, sehingga kita bisa lebih intens untuk menata kawasan atau kantor kami sendiri,” tutur Marse. (YUD)