JABAR EKSPRES, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) saat ini terus berupaya mendongkrak perkonomian kaum perempuan lewat program West Java Women Empowerement (WJWE) CAANG.
Dalam program yang baru saja dimulai pada Selasa (16/7/2024), di Gedung Sate Bandung ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menyebut, nantinya pemerintah akan memberikan segala bentuk pelatihan agar kaum perempuan bisa meningkatkan perekonomiannya.
“Kenapa ini penting, karena dari data indeks pemberdayaan perempuan, Jawa Barat belum optimal. Ada tiga indikator, keterlibatan perempuan di parlemen. Di 2023 tadi angkanya di 22, kemudian perempuan sebagai profesional itu angkanya 43, dan ketiga sumbangan pendapatan perempuan sangat terbatas, itu masih di 29,” tuturnya usai acara.
BACA JUGA:Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Evaluasi Kinerja Pantarlih dan E-Coklit
“Padahal angka nasional di 37. Jadi kami menyampaikan pentingnya pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga, karena perempuan salah satu penopang keluarga,” imbuhnya.
Selain itu, Herman menambahkan, melalui progam ini, pihaknya telah menargetkan sebanyak 600 ribu perempuan hingga akhir 2025 yang harus mendapatkan pelatihan. Hal ini dilakukan, agar kedepannya mampu bersaing dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Target kami di Desember 2025/ada 600 ribu perempuan yang dilatih, dikasih akses permodalan, akses marketing, kemudian dimonitor oleh camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota. Jadi kedepannya kita berharap ada 600 ribu enterpreneur perempuan dilahirkan di berbagai bidang, terutama skala mikro dan super mikro,” imbuhnya.
BACA JUGA:KPK Periksa Dosen ITS sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal TNI AL
Ditempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Rini Handayani mengaku sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam mendongkrak perekonomian kaum perempuan.
Pasalnya, kata dia, hal ini sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo dalam mensejahterakan perekonomian masyarkat, khusunya perempuan.
“Ini mandat dari bapak Presiden kepada Kementrian PPA bahwa fenomena yangselama ini terjadi itu hampir penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Maka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan untuk bagaimana mereka memiliki persepektif gander,” kata Rini.
