JABAR EKSPRES, BANDUNG – Kemiskinan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera dibereskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Terlebih, permasalahan ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Tahun 2020, besarannya mencapai 3,38 persen yang kemudian mengalami kenaikan di tahun selanjutnya yakni 4,37 persen.
Tahun 2022, angka kemiskinan menurun tipis menjadi 4,25 persen yang kemudian bertahan hingga tahun 2023. Apabila diakumulatifkan, penduduk miskin di Kota Bandung jumlahnya setara dengan 330.000 Kepala Keluarga (KK).
Perlu adanya solusi konkrit dari Pemkot Bandung mengenai permasalahan tersebut. Pemerintah sendiri menargetkan angka kemiskinan di Tahun 2024 menurun ke angka 3,14 persen. 1,1 persen jadi PR yang harus segera dipenuhi oleh Dinas Sosial selaku instansi terkait.
BACA JUGA:Kompak Borong Saham BBRI, Direksi BRI Siratkan Bentuk Optimisme Kinerja
Dalam hal ini, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan soal sulitnya menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung. Hal ini berkenaan dengan belum terintegrasinya basis data terkait permasalahan tersebut. Alhasil, intervensi program penanggulangan kemiskinan belum bisa optimal.
“Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu,” ujar Bambang, Rabu (12/6).
Perlu diketahui, data kemiskinan di Kota Bandung masih menggunakan tiga basis data yang berbeda yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
BACA JUGA:Kejagung Kembali Periksa Eks Dirut PT Antam Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas
Ditengah tujuan Kota Bandung menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat, Pemkot Bandung masih berkutat dengan pengolahan data tersebut. Padahal, di tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kote Kembang sebanyak 87.000 KK.
Maka dari itu, pengintegrasian keseluruhan menjadi satu basis data bakal dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal). Hal tersebut tentu guna memudahkan Pemkot Bandung dalam menanggulangi kemiskinan.
“Permasalahan kemiskinan adalah data. Harus ada 1 data yang dipakai dan harus dituangkan dalam Kepwal. Lakukan verifikasi dan validasi data yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program. Nantinya Kominfo sebagai wali data memadupadankan datanya,” kata Bambang.
