JABAR EKSPRES – Pemerintah berencana menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Dengan perubahan ini, tarif iuran bagi peserta kemungkinan juga akan mengalami penyesuaian.

Baca juga : Iuran KRIS BPJS Kesehatan Tak Sama, Orang Kaya dan Kurang Mampu Beda

Syarat dan Perubahan Iuran

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji penerapan skema tarif iuran tunggal. Meski demikian, skema baru ini masih dalam tahap pembahasan.

Kajian ini juga mencakup peserta BPJS Kesehatan di kelas 2 dan 3. Namun, Budi belum mengungkapkan dampak penerapan iuran tunggal pada peserta di kelas tersebut sedang dikaji.

Perubahan sistem kelas BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Pemerintah menargetkan penerapan sistem KRIS di seluruh Indonesia paling lambat pada 30 Juni 2025.

Sedangkan perubahan tarif untuk peserta akan diputuskan paling lambat pada 1 Juli 2025.

Tarif Iuran Saat Ini

Sebelum sistem KRIS berlaku, besaran iuran yang dibayarkan masih mengikuti aturan lama, yaitu Perpres 63/2022.

Sistem ini masih memberlakukan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lembaga Pemerintahan

Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri: 5% dari gaji atau upah per bulan (4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta).