JABAR EKSPRES – Keaktifan Peserta Jaminan Kesehata Nasional atau JKN sampai saat ini dinilai masih rendah. Berdasarkan data laporan yang diberikan oleh Tim Koordinasi Inpres 1/2022 yang terdiri dari Kemenko PMK, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga BPJS Kesehatan, peserta JKN yang terdaftar di wilayah Jabar hanya sebesar 73 persen.
Bahkan angka tersebut dinilai masih rendah dari total penduduk di Jabar yang mencapai kurang lebih sekitar 50 Juta Jiwa.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengaku bahwa pemerintah akan segera mendorong agarakeikutsertaan peserta JKN di 27 Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi wilayah yang masuk kedalam kategori Universal Health Coverage atau UHC.
“Kita prihatin karena yang aktifnya haya dikisaran 73 persen. Oleh karena itu, kami minta temen-temen Kabupaten/Kota untuk bahu membahu bersama pemerintah provinsi untuk meningkatkan UHC. Jadi kalau UHC di Kabupaten/kota bisa meningkat tajam, Insyaallah provinsi dengan sendirinya juga akan meningkat,” katanya usai menghadiri Monev Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, di Hotel Haris, Jl Ciumbuleuit, Kota Bandung, Kamis (2/5).
BACA JUGA: ASN Aktif Ramai Nyalon di Pilkada KBB 2024
Selain mendorong Kabupaten/kota untuk berperan aktif, Herman menambahkan Pemprov Jabar juga saat ini telah menggelontorkan dana cukup besar yakni sekitar Rp1,2 Triliun. Hal ini dilakukan, agar UHC di Jabar cepat menyentuh di angka 100 persen.
“pemerintah provinsi juga sudah menggelontorkan dana cukup besar Rp1,2 Triliun untuk Kabupaten/Kota, dan tentu Kabupaten/Kota juga yuk bahu membahu untuk memenuhi kewajibannya dan tentu harapannya UHC di Jawa Barat bisa meningkat sampai 100 persen atau paling tida 98 persen,” ungkapnya
Maka dengan adanya hal ini, Herman menuturkan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar cakupan UHC dan keikutsertaan peserta JKN di Jabar dapat meningkat secara signifikan.
“Nah ini akan kita ikhtiarkan di tahun 2024 ini, dan ini juga harus dilakukan agar kita bisa memastikan kinerja Kabupaten/Kota dalam peningkatan cakupan UHC secara siginifikan yang saat ini capaian jawa barat hanya diangka 96.01 persen,” pungkasnya
