JABAR EKSPRES – DPRD bersama Pemkot Bogor resmi mengesahkan dan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada rapat paripurna belum lama ini.
Dua Raperda tersebut berkaitan dengan Produk Hukum Daerah dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Juru bicara tim Pansus Raperda tentang Produk Hukum Daerah, Anna Mariam Fadhilah menyampaikan, pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: Doa Minta Hidayah dari Allah dan Selalu Istiqomah di Jalan Allah
Sehingga, penyusunan Raperda tentang Produk Hukum Daerah sudah disesuaikan dengan penambahan metode omnibus.
“Dalam hal ini memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan serta pembentukan produk hukum daerah secara elektronik,” katanya dikutip Jumat (19/4).
“Kami berharap Perda ini nantinya bisa menjadi pedoman dalam pembentukan produk hukum di Kota Bogor,” imbuh Anna.
Sementara itu, juru bicara tim Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Pakuan, Safrudin Bima menerangkan, penyertaan modal yang diberikan pemerintah kepada Perumda Tirta Pakuan sebesar Rp180,9 miliar yang terdiri dari Rp133 miliar dalam bentuk uang dan Rp47,8 miliar berupa modal atas barang milik daerah.
BACA JUGA: Sedang Viral di TikTok Begini Cara Main Link Tes Ujian Kepekaan Google Form
Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Raperda, Safrudin menyebutkan bahwa penyertaan modal akan diberikan secara bertahap sampai tahun 2027.
Skema penyertaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan rincian tahun anggaran 2025 sebesar Rp35,2 miliar, tahun 2026 sebesar Rp16,5 miliar dan tahun 2027 sebesar Rp81,3 miliar.
“Kami berharap dengan adanya penyertaan modal ini, hasil dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bogor baik sekarang maupun di masa yang akan datang,” tegasnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya pun memberikan pandangannya terhadap pembentukan dua Perda tersebut.
