JABAR EKSPRES – Kemacetan kerap terjadi di area Bundaran Cibiru, Kota Bandung hingga Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung terutama pada jam sibuk di hari kerja alias weekday.
Pemandangan yang lumrah terjadi di Jalur Cibiru-Cileunyi, meski libur panjang tapi saat arus mudik dan balik Lebaran 2024, kepadatan lalu lintas tetap menghantui.
Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno mengatakan, persoalan kemacetan yang jadi faktor utama akibat minimnya pemanfaatan transportasi umum.
“Jadi di wilayah Bandung Timur itu layanan angkutan umumnya sangat kurang, daerah kosong itu, di sana memang kurang angkutan umum,” kata Djoko kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Kamis (18/4).
Menurutnya, jalur yang dapat menghubungkan ke sejumlah daerah, apalagi Bundaran Cibiru-Cileunyi yang notabene merupakan jalan perbatasan Kota dan Kabupaten Bandung, sudah selayaknya difasilitasi transportasi umum yang lengkap.
Disamping ketersediaan angkutan massal yang minim, Djoko mengakui bahwa jalur Bundaran Cibiru-Cileunyi memang tak mampu menampung volume kendaraan pribadi, yang setiap tahun mengalami peningkatan.
“Tetap jalan akan bebas macet meski ruasnya terbatas jika penggunaan kendaraan umum sudah masif, macet itu akibat gak pakai angkutan umum,” ujarnya.
Mengingat saat ini Bandung Timur sudah semakin berkembang infrastrukturnya, seperti telah beroperasi Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) hingga Stasiun Tegalluar, Kereta Cepat Whoosh tentu semakin berdampak terhadap arus lalu lintas.
“Trans Metro Bandung belum masif, selain di sana itu jadi keluar masuk Tol, harusnya tidak dibuat sebidang, kalau dibuat seperti itu pasti macet,” bebernya.
“Harus ada angkutan umum modern seperti Trans Jakarta. Dari Tegalluar masa gak ada angkutan umumnya,” lanjut Djoko.
Pentingnya pemerintah memprioritaskan keterjaminan ketersediaan transportasi umum, sudah tertuang pada Pasal 158, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Djoko menerangkan, selain infrastruktur jalan harusnya pemerintah juga dapat memprioritaskan upaya pemanfaatan kendaraan umum.
“Pemkot dan Pemkab Bandung itu kurang serius dalam memaksimalkan fasilitas armada serta layanan angkutan umum,” terangnya.
“Buktinya Solo, Banyumas, Surabaya, Bogor, Makassar, Jogja itu bisa memaksimalkan layanan dan armada angkutan umum, Bandung masih belum,” tukas Djoko.
