Sementara di bidang Pendidikan, pembangunan digencarkan berupa pembangunan Sekolah Satu Atap (SATAP) di Kelurahan Kencana.
BACA JUGA: Polresta Bogor Beberkan Detik-detik Kronologi Suami Bunuh Istri Gunakan Obeng
“Ini terdiri dari SD Negeri dengan kapasitas 12 ruang kelas atau 336 peserta didik dan SMP Negeri dengan kapasitas 15 ruang kelas atau 480 peserta didik dan Insentif bagi 3.200 guru mengaji di Kota Bogor,” jelasnya.
“Saya titip agar semua dievaluasi, termasuk untuk sekolah satu atap karena tidak mudah menyatukan karakter antara SD dan SMP. Jangan sampai ada ekses negatif yang luput mengantisipasi ke depan,” imbuh Bima.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga terus berikhtiar untuk selalu berinovasi dalam pelayanan publik hingga meraih 24 penghargaan, 7 kali berturut-turut WTP dari BPK, 2 kali Piala Adipura, Penghargaan Indeks Reformasi Birokrasi Predikat BB, Kinerja Pemerintah Daerah Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri, Kota Layak Anak dengan predikat Nindya dan Penghargaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terbaik se-Jawa Bali.
“Insya Allah tidak ada rumus mundur, siapapun wali kotanya, harus lebih baik. Untuk bidang Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2023 mencapai Rp2,9 triliun. Sedangkan realisasi belanja sebesar 95 persen atau 2 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2023,” tegasnya.
BACA JUGA: Gelar Rapat Paripurna, DPRD Terima LKPJ Bupati Bogor
Sementara, untuk pendapat akhir tentang penyelenggaraan Bale Badami, Wali Kota Bogor dalam pendapat akhirnya menyampaikan, Raperda Penyelenggaraan Bale Badami awalnya Raperda ini berjudul Raperda Rumah Keadilan Restoratif Justice, namun setelah Hasil Fasilitasi Gubernur judul Raperda perlu disesuaikan menjadi Penyelenggaraan Bale Badami.
Bale Badami ini diharapkan nantinya dapat memfasilitasi tempat bagi para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak hanya terbatas perkara pidana, tetapi juga perkara perdata dan Tata Usaha Negara.
Bima menyebut, penyelenggaran Bale Badami dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk pada tingkat kota maupun tingkat kecamatan, yang terdiri dari unsur aparat penegak hukum, unsur pemerintah kota, unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
