JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet menduga bahwa kenaikan harga beras yang terjadi di pasar sebagai dampak manajemen logistik yang buruk dari pemerintah.

Ia juga menilai bahwa ketidakmampuan tersebut dibarengi dengan penyerapan gabah dari petani yang kasih minim, sehingga para petani mau tidak mau menjual tanah tersebut ke pihak swasta.

“Jadi ini kesalahan manajemen pengelolaan pangan kita, jadi bukan semata-mata tidak ada stok beras, tetapi ketidak mampuan dan ketidak mauan pemerintah. Pemerintah hari ini itu tidak mau menyerap gabah dengan alasan apapun,” ujar Slamet kepada Jabar Ekspres.

Menurutnya, dengan dikuasainya dominasi gabah oleh pihak swasta, otomatis pemerintah hanya berperan kecil dalam menentukan harga di pasaran.

“Data terakhir ketika saya komunikasi dengan bulog di 2023, penyerapan total seluruh hasil panen petani hanya 2 persen dari seluruh panen petani kita. Artinya ketika pemerintah menyerap hanya 2 persen itu untuk memenuhi CPP, padahal itu jauh dari CPP yang diinginkan, cadangan beras pemerintah itu atau cadangan pangan pemerintah itu minimal ada 1 juta ton yang dibeli pemerintah, itu saja tidak terpenuhi dengan berbagai alasan,” terang Slamet.

“Artinya kalo terserap 2 persen (oleh pemerintah) ada 98 persen gabah petani itu pasti diserap swasta kan begitu. Dengan diserap oleh swasta 98 persen maka hukum pasar akan berlaku, siapa yang pegang stok maka dia yang akan bisa mengendalikan harga ini yang terjadi,” imbuhnya.

Slamet juga mempertanyakan soal dampak impor beras di tahun 2023, ia menilai import kala itu tak memberikan efek penurunan harga beras. Anggota Fraksi PKS itu juga menilai pemerintah berlindung di balik keadaan El Nino yang telah terjadi.

“Dengan kondisi pasca El nino yang terjadi maka di hembuskan ada stok pangan yang semakin menipis, kemudian gagal panen, akhirnya beras merangkak naik dan naik, sampai hari ini tidak pernah turun. Padahal pemerintah juga sudah impor tapi gak pernah turun,” paparnya.

Laman berikutnya

Halaman: 1 2