JABAR EKSPRES – Polemik tingginya harga beras di sejumlah pasar tradisional yang hingga kini tembus di harga Rp18 ribu per kilogram memantik sorotan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Menurut Atang, kenaikan harga jelang Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri memang kerap terjadi. Namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif.
“Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP),” ungkapnya dikutip Sabtu, 24 Februari 2024.
Langkah pertama, kata Atang, pemerintah kota meminta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
BACA JUGA: Viral! Pleno Perhitungan Suara Pemilu di Tajurhalang Bogor Ricuh
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.
Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Atang menilai, pemerintah perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
“Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga Melonjak dan Beras Kian Langka, Wali Kota Bogor Cek Stok Beras di Pasaran
Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.
