JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mewanti-wanti terkait penyaluran dana hibah. Seleksi yang dilakukan harus selektif agar tidak jadi temuan audit di kemudian hari.
Hal itu diungkapkan selepas mengisi Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Jabar di Gedung Sate, Kamis (22/02). Menurutnya, kucuran hibah itu harus tepat sasaran dan tidak boleh tebang pilih. Hibah juga menjadi hal yang rawan untuk politisasi, sehingga kehati-hatian dalam seleksi sangat diperlukan. “Ini juga jadi sasaran pemeriksa (Audit Badan Pemeriksa Keuangan.red), jadi perlu dijaga akuntabilitasnya,” terangnya.
Bey melanjutkan, prosedur pengajuan hibah memang telah dirancang melalui berbagai tahapan. Termasuk adanya syarat kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi para pengusul atau pemohon.
Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia di Pemprov juga terbatas sehingga tidak bisa secara detail melakukan audit langsung ke lapangan kepada para pengusul hibah. “Kalau pengecekan langsung, bisa kosong satu biro,” jelasnya.
Karena itu Bey mengingatkan dari mekanisme yang ada perlu dilalui dengan baik. “Hati-hati sejak awal. Dalam memberikan hibah harus betul-betul selektif. Jangan asal beri walaupun secara administrasi sudah terpenuhi,” tuturnya.
Anggaran hibah yang dikucurkan Pemprov Jabar sendiri juga tidak sedikit. Misalnya pada 2023 ini bisa tembus hampir Rp 5 Triliun. “Ini kan karena ada pemilu juga, jadi anggaran cukup besar,” ucapnya.
Bey menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyalur hibah agar bekerja dengan selektif. Sehingga niat baik penyaluran hibah itu bisa berjalan lancar termasuk pada akhirnya tidak justru menjadi objek temuan BPK. “Kalau ada kejadian atau temuan setelah audit kan tidak enak. Minimal di kroscek ulang, diperiksa segala macam. Niat kami kan juga baik untuk memberikan hibah,” sambungnya.(son)