JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPR RI asal Sukabumi mengecam dan mengkritisi kebijakan pemerintah soal impor beras yang angkanya menyentuh 3 juta ton di tahun 2023.
Kecaman kebijakan impor beras tersebut dilontarkan oleh drh. Slamet aleg asal Sukabumi dari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, impor 3 juta ton beras pada tahun 2023 tersebut menjadi impor paling besar sepanjang sejarah Indonesia.
Selain itu, Slamet juga menyoroti beberapa aspek kebijakan tersebut yang dinilainya kontroversial dan ditengarai sarat akan kepentingan politik. Dia menilai bahwa impor beras dalam jumlah besar tersebut menimbulkan kekhawatiran serius pada petani lokal dari dampak kebijakan tersebut.
Sebab, langkah dari kebijakan tersebut dapat mengancam kelangsungan pangan Indonesia dan merugikan para petani yang telah berupaya keras untuk meningkatkan produksi beras lokal.
BACA JUGA: Seger 8ener! Cara Unik Kampanye PKS Kota Sukabumi
“Kami memahami bahwa stabilitas pasokan beras nasional adalah hal yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di saat ancaman krisis iklim yang tengah melanda Indonesia saat ini. Namun kebijakan impor dalam jumlah yang besar sebanyak 3 juta ton tentu harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan petani dalam negeri,” ujar Slamet seperti dalam keterangannya yang dikutip Jabar Ekspres, Kamis 18 Januari 2024.
Masih kata Slamet, ia juga menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor tersebut. Dirinya mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan pemasok dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras sebesar itu.
“Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan dan tujuan impor dalam skala besar tersebut,” terangnya.
“Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif, apalagi kegiatan penting justru semakin mendekati proses pemilu sehingga perdebatan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu,” imbuhnya.
Aleg asal Sukabumi tersebut juga menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan melalui dukungan nyata terhadap petani lokal yang sudah merupakan sikap PKS sejak lama, dan ini merupakan gagasan yang ditawarkan kepada petani lokal melalui skema Contract Farming. Di sini, pemerintah berkontrak dengan petani dalam pembelian hasil panen dengan harga dan kualitas yang ditentukan.
