Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa partai politik seperti Partai Golkar sering kali dikaitkan dengan isu KKN oleh media, meskipun partai tersebut telah melakukan upaya untuk memperbaiki citranya (Ginan, 2012).
Selain itu, beberapa partai politik juga menggunakan simbol-simbol agama dalam iklan televisi mereka untuk membentuk citra sebagai sosok yang membela seluruh golongan masyarakat pada umat agama minoritas (Naresari, 2013). Namun, penggunaan simbol agama dalam iklan politik juga dapat menimbulkan kontroversi dan memicu konflik pada kelompok yang berbeda.
Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2021) Penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana maupun administratif partai politik belum diatur dalam Undang- Undang Nasional, sehingga selama ini yang diperkarakan hanya oknum partai politiknya saja, dilain sisi dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik dapat dikatakan ikut menikmati hasil korupsi anggota partainya untuk mendanai kegiatan partai. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Elyta (2022) menyimpulkan bahwa faktor korupsi berasal dari keserakahan dan pemborosan manusia.
Faktor lainnya yaitu berasal dari luar diri orang tersebut karena korupsi saat ini terkadang menjadi faktor pemaksaan pelaku karena terikat dalam suatu sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Afif (2021) menjelaskan bahwa partai politik menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi dan memiliki tugas untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, mengembangkan dan menawarkan alternatif kebijakan serta menyediakan pilihan politik kepada masyarakat dalam pemilu. Namun praktik oligarki dan berkembangnya perilaku korupsi di tubuh partai politik yang saat ini banyak terjadi menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tatanan ideal negara demokratis.
Pada hasil penelitian ini menunjukkan redesain demokrasi internal parpol melalui proses rekrutmen dan kaderisasi secara ideal dapat menjadi jawaban dalam upaya mencegah praktik oligarki dan korupsi di tubuh parpol. Praktik proses
rekrutmen dan kaderisasi parpol di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam praktik rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.
Dalam menghadapi perbedaan antara image partai dalam media dengan fakta sebenarnya tentang KKN partai, diperlukan upaya untuk memperbaiki citra partai politik dan meningkatkan