JABAR EKSPRES – Kemiskinan masih menjadi momok bagi pemerintah Kota Bandung. Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono empat memberikan paparannya dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin saat berkeliling ke kelurahan Sukahaji, Selasa, 5 Desember 2023 lalu.
Diketahui melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada 330 ribu keluarga masuk dalam kategori masyarakat miskin dan 87 ribu di antaranya merupakan kelompok miskin ekstrim. Dengan hal tersebut, Pemkot Bandung menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah melalui program rumah tinggal layak huni (Rutilahu).
Anggota DPRD komisi D Yoel Yosphat mengungkapkan, program Rutilahu tersebut bisa saja menjadi solusi. Namun, pemkot harus bisa memperhatikan aspek yang lebih jauh dan berkepanjangan dalam menanggulangi isu kesmiskinan di Kota Bandung.
BACA JUGA: Disbudparpora Tingkatkan Pariwisata dan UMKM Melalui Festival Kuliner Cimahi 2023
“Program Rutilahu itu bisa sebenarnya buat mengurangi kemiskinan. Tapi itu lebih ke pengurangan wilayah kumuh yang ada di kota Bandung. Bahkan program tersebut sulit untuk menjadi program dalam upaya menurunkan angka kemiskinan,” ucap Yoel saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.
Menurut Yoel, adanya program Rutilahu bukan memberikan fokus pada isu kemiskinan, melainkan lebih kepada isu kawasan kumuh Kota Bandung. Yang pada akhirnya pemkot masih belum bisa memberikan perhatian lebih terhadap kemiskinan tersebut.
Terlebih lagi, Yoel menyampaikan terkait program Rutilahu tersebut tidak mampu terlaksana secara efektif. Karena anggaran dalam bentuk pelaksanaannya tidak bisa sendiri dilakukan oleh pemerintah.
“Hanya saja, dari sekian banyak tempat kumuh, program ini tidak akan bisa cover semua kondisi kawasan kumuh di Kota Bandung,” katanya.
BACA JUGA: Tok! Firli Bahuri Resmi Jalani Sidang Etik Pekan Depan
“Bisa saja nantinya pemerintah membuat program perbaikan rumah rusak di kawasan kumuh agar menjadi lebih layak untuk dihuni. Meskipun memang kondisinya jika harus semua rumah itu diperbaiki, pemkot tidak akan memiliki anggaran,” sambung Yoel.
Solusi yang bisa dilakukan, menurut Yoel, dari Wali Kota bisa bekerjasama dengan pihak-pihak di luar pemerintah atau mungkin dari swasta, semisal pihak-pihak CSR.
