JABAR EKSPRES – Beberapa bulan yang lalu, perbincangan seputar Project S TikTok mencuat menjadi salah satu pembicaraan awal tentang TikTok Shop. Hal ini menjadi sorotan, terutama setelah video pembahasan dari salah satu content creator terkenal, Hal Sastardoyo. Namun, apa yang dimulai sebagai pembicaraan biasa berubah menjadi diskusi publik yang meluas ketika video tersebut di-take down oleh pihak TikTok.
Pemerintah kemudian memberikan respons dengan menutup TikTok Shop di Indonesia. Keputusan ini menuai kontroversi, terutama karena kurangnya payung hukum yang mengatur praktik social commerce seperti yang telah dilakukan oleh TikTok Shop. Hal ini menjadi perhatian karena ketidaktersediaan regulasi dapat merugikan produk lokal dan memungkinkan produk impor menguasai pasar.
Pada dasarnya, TikTok Shop diatur secara ketat di berbagai negara, termasuk Perancis, Norwegia, Amerika Serikat, dan bahkan di Cina sendiri. Namun, di Indonesia, regulasi terkait TikTok masih dianggap kurang memadai, terutama dalam melindungi produk lokal. Permenkominfo Nomor 50 Tahun 2020 mengenai e-commerce mencakup praktik e-commerce namun tidak menyentuh aspek social commerce yang kini semakin populer.
Baca Juga: Apakah Google Gemini AI Bayar? Begini Cara Mengaksesnya!
Keputusan pemerintah ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan UMKM lokal. Dengan penutupan TikTok Shop, ada potensi kerugian bagi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama yang mengandalkan platform ini untuk menjual produk mereka. Hal ini dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
Namun, ada dua aspek yang perlu dicermati. Pertama, narasi bahwa penutupan TikTok Shop langsung menyebabkan sepi di Tanah Abang tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, pedagang di Tanah Abang mengeluhkan penurunan penjualan, namun bukan karena penutupan TikTok Shop. Perlu edukasi yang lebih baik terkait e-commerce dan social commerce agar masyarakat memahami dampak sebenarnya.
Kedua, cara penutupan TikTok Shop juga menjadi sorotan. Tanpa memberikan waktu yang cukup kepada pedagang untuk menyesuaikan diri, penutupan ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Memberikan pemberitahuan dan waktu yang cukup panjang sebelum pelaksanaan kebijakan adalah langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah.
