JABAR EKSPRES – Belakangan ini masyarakat diramaikan dengan gerakan Boikot, Divestasi, dan Saksi (BDS) untuk tujuan memberi dampak terhadap Israel yang sedang bersitegang dengan Palestina.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengingatkan, agar masyarakat di setiap daerah termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat, untuk berhati-hati dalam mengikuti gerakan BDS yang sedang marak belakangan ini.
Imbauan ini disampaikan guna mencegah adanya boikot yang salah alamat, berpotensi merugikan tenaga kerja, dan rantai pasok dalam negeri.
Baca Juga:Ratusan Anak Ramaikan Festival Permaian Tradisional di Caffe Teras SentaniPersembahan Musik Bagi Para Pendidik, Angklung Udjo Kolab Bareng Musisi Bandung
“Saya mengingatkan bahwa gerakan boikot yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan dampak serius, terutama terkait dengan peningkatan tingkat pengangguran,” kata Ma’ruf Amin, Rabu (29/11).
Menurutnya, salah satu dampak serius dari gerakan BDS yang salah alamat itu, berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Dapat menjadi konsekuensi yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot tersebut,” tukas Ma’ruf Amin.
Melalui informasi yang dihimpun, banyak beredar kabar hoax yang mencatut nama perusahaan-perusahaan secara masif, tanpa ada kroscek fakta terlebih dahulu.
Sementara itu, Pakar Ekonomi dan Kandidat Doktor Institut Pertanian Bogor, Ahmad Heri Firdaus turut memberikan penjelasan terkait fenomena ini.
Dia menyoroti keyakinan beberapa masyarakat yang terlibat dalam gerakan boikot, yang percaya bahwa tindakan mereka dapat memutus atau menghambat pendapatan perusahaan sehingga berdampak pada sokongan dana terhadap Israel.
Namun, Heri menekankan bahwa aliran dana yang sebenarnya signifikan bagi Israel berasal dari pinjaman luar negeri, penjualan migas, hingga transaksi perangkat lunak untuk gawai.
Baca Juga:Gelar Wisuda Gelombang I Tahun Akademik 2022/2023, STIE Ekuitas Targetkan Jadi Universitas di Tahun 2025Jembatan eMHa Diresmikan! Pembangunan Telan Rp32 M
“Dengan demikian, aksi boikot terhadap perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam BDS mungkin tidak memberikan dampak yang diharapkan terhadap Israel,” jelasnya.
Heri juga menerangkan, sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar boikot di dalam negeri sebenarnya sudah memiliki lisensi domestik dan telah menyerap tenaga kerja serta sumber daya lokal.
“Oleh karena itu, gerakan boikot yang tidak tepat sasaran justru dapat merugikan tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut,” terangnya.
Heri mengungkapkan, pemerintah dan para pakar ekonomi mengajak masyarakat Jawa Barat untuk lebih bijak dalam memahami dampak dari gerakan boikot yang mereka dukung.