BACA JUGA: Praktisi Hukum Sebut Pecah Lelang Perbaikan Basement DPRD Jabar Bisa Mengarah ke Motif Korupsi
Pemecahan paket itu dinilai menyimpang berdasarkan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah. Di antaranya pada pasal 7 ayat 1 huruf f menjelasakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
Lalu pasal 20 ayat 2 huruf d, menyatakan bahwa dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dilarang memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Masih dalam perpres yang sama, pasal 12 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya bernilai paling banyak Rp200 juta.
Sebanyak 18 Proyek Lain Juga ada Kelebihan Bayar
BPK ternyata menemukan masalah tidak hanya di proyek perbaikan basement Kantor DPRD Jabar. Tetapi dari hasil uji petik yang dilakukan, ada 18 proyek lain yang memiliki catatan serius.
BPK mencatat pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek tersebut tidak sesuai kuantitas kontrak. Sehingga menyebabkan kelebihan bayar sebesar Rp310,3 juta. Atau Rp336,5 juta jika ditambah dengan ke-enam pecahan dari proyek perbaikan basement.
Rincian ke-18 proyek itu di antaranya, pekerjaan toilet wanita area sekretariat lantai 1 dengan kelebihan pembayaran Rp19,5 juta. Proyek itu dikerjakan oleh CV. MKM dengan nilai kontrak Rp197 juta.
Proyek pekerjaan toilet pria area sekretariat lantai 1 dengan kelebihan pembayaran Rp16,4 juta. Proyek itu dikerjakan CV. RKM dengan nilai kontrak Rp183 juta. Proyek pekerjaan pemeliharaan toilet paripurna sayap kiri dengan kelebihan bayar Rp3,1 juta. Proyek itu dikerjakan CV. AU dengan nilai kontrak Rp181 juta.
Kemudian proyek pekerjaan toilet pria area sekretariat lantai 4 dengan kelebihan bayar Rp8 juta. Proyek itu dikerjakan CV. RM dengan nilai kontrak Rp183 juta. Pekerjaan toilet wanita area sekretariat lantai 4 dengan kelebihan bayar Rp4,5 juta.
BACA JUGA: BPK Temukan 80 Paket Pengadaan Langsung di Sekretariat DPRD Jabar Mencurigakan
Lalu, proyek pekerjaan pemeliharaan interiot lobby fraksi dengan kelebihan bayar Rp73,1 juta. Proyek itu dikerjakan oleh CV. PP dengan nilai kontrak Rp173 juta.
