JABAR EKSPRES – Kebutuhan anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Jawa Barat (Jabar) pada 2024 nampaknya bakal belum bisa menutupi seluruh kebutuhan. Berkaitan dengan itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar berupaya mengatur siasat prioritas.
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya mengungkapkan, pola pengalokasian anggaran BOPD pada 2024 nanti bakal mengikuti skema yang diberlakukan pada 2023 saat ini. Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan yang prioritas terlebih dahulu baru mengarah ke kebutuhan yang lain jika ada lebih.
“Misal, untuk kebutuhan honor guru yang diprioritaskan, lalu kebutuhan operasional seperti listrik, air dan internet. Kalau anggaran cukup baru ke keperluan pemeliharaan,” terangnya kepada Jabar Ekspres saat ditemui di Gedung Sate, Kamis, 2 November 2023.
BACA JUGA: Luas Panen Padi Jabar Makin Anjlok, Komisi II Sarankan Ada BUMD jadi Integrator Modali Petani
Wahyu melanjutkan, skema penghitungan kebutuhan BOPD bukan didasarkan tiap siswa, melainkan berdasar pola pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan. “Andai nanti di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 bisa (dianggarkan lagi.red) ya syukur. Tapi yang penting adalah kebutuhan inti harus dibayar dulu,” tegasnya.
Saat ini besaran anggaran untuk kepentingan pendidikan tahun 2024 itu memang tengah dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemprov Jabar. Namun dalam rancangan awal, alokasi BOPD itu hanya cukup untuk 10 bulan.
Hal itu terungkap dari pandangan umum Fraksi PKS terkait Rancangan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna Kamis (26/10) lalu. “Hanya teralokasikan 10 bulan,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya.
BACA JUGA: Masalah Kabel Udara Masih Disorot Pemkot Bandung
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ahad itu, masalah keurangan biaya operasional sekolah negeri juga cukup merebak di masyarakat. Karena itu pihaknya menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan sekolah negeri yang dikelola Pemprov Jabar.
Gus Ahad menyarankan, kekurangan biaya itu dapat dipenuhi dengan melibatkan dana masyarakat. “Khususnya bagi wali murid yang mampu, melalui iuran bulanan di SMKN, SMAN ataupun SLBN,” jelasnya.
Selain soal anggaran BOPD, Fraksi PKS juga menyorot minimnya alokasi anggaran terhadap realisasi pembangunan USB. Menurut Hadi, ada kebutuhan yang mendesak terkait realisasi 36 USB dan 2 lahan baru pada 2024 dengan total nilai kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 244 miliar. Sayangnya pos anggaran yang dirancang baru Rp 6 miliar. “Itu perlu didalami mengingat urgensitas pembangunan USB,” tegasnya. (son)
