JABAR EKSPRES – Alokasi anggaran di sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 jadi perhatian Fraksi PKS DPRD Jabar. Khususnya terkait kekurangan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya dalam Rapat Paripurna, Kamis (26/10). Ia menguraikan, alokasi anggaran BOPD pada APBD 2024 masih ada kekurangan. “Hanya teralokasikan untuk 10 bulan,” katanya.
Di sisi lain, masalah keurangan biaya operasional sekolah negeri juga cukup merebak di masyarakat. Karena itu pihaknya menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan sekolah negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. “Kami minta Penjabat (Pj) Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh,” cetusnya.
BACA JUGA: Jadwal Uji Emisi Gratis Oktober 2023 di Kabupaten Bogor, Ini Syaratnya
Hadi menyarankan, kekurangan biaya itu dapat dipenuhi dengan melibatkan dana masyarakat. “Khususnya bagi wali murid yang mampu, melalui iuran bulanan di SMKN, SMAN ataupun SLBN,” jelasnya.
Selain soal anggaran BOPD, Fraksi PKS juga menyorot minimnya alokasi anggaran terhadap realisasi pembangunan USB. Menurut Hadi, ada kebutuhan yang mendesak terkait realisasi 36 USB dan 2 lahan baru pada 2024 dengan total nilai kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 244 miliar. Sayangnya pos anggaran yang dirancang baru Rp 6 miliar. “Itu perlu didalami mengingat urgensitas pembangunan USB,” tegasnya.
Masih soal pendidikan, Fraksi PKS juga menyorot soal program Jabar Masagi. Menurut Hadi, program itu kurang relevan karen belum mencakup sektor pendidikan seluruhnya. Lebih baik pos anggaran sebesar Rp 10 miliar dalam program tersebut dialihkan ke Program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS). “Itu lebih dibutuhkan anak-anak muda,” tuturnya.
BACA JUGA: Satpol PP, Bawaslu, dan Dishub Sumedang Tertibkan 234 Alat Peraga Parpol dan Lainnya
Di sisi lain, Penjabar (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga langsung merespon sejumlah pandangan fraksi terkait rancangan APBD 2024 itu. Paripuna pandangan fraksi berlangsung pada Kamis (26/10) sore mulai pukul 15.00. Sementara pelaksanaan paripurna jawaban Gubernur juga dikebut. Yakni dilangsungkan pada Kamis (26/10) pukul 20.00.
Bey menguraikan, terkait pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, pemprov juga terus berupaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang ada. “Pemenuhan anggaran terus diupayakan sesuai undang-undang. Bagi yang sudah melampaui akan dipertahankan dan terus dikembangkan kebermanfaatnnya,” terangnya. (son)
