JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Disparbud Jabar) Benny Bachtiar, mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Ombudsman Jawa Barat, sebagai tindak lanjut dari adanya laporan dari Komunitas Change Indonesia (KCI). Laporan tersebut terkait dengan pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) di Kota Bandung sebagai sarana kampanye politik.
Benny mengaku, bahwa dia telah menjelaskan fakta dan kronologi sebenarnya kepada Ombudsman, terkait kasus yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2023 lalu.
“Ombudsman menelepon kepada saya. Saya jelasskan kronologisnya dan saya berikan dokumen-dokumen administrasinya,” ungkapnya, saat ditemui di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis, 19 Oktober 2023, kemarin.
BACA JUGA: Bawaslu Jabar Belum Bisa Bersikap Banyak Soal Polemik Gedung Pemerintah Untuk Arena Politik
Akan tetapi, menurut Benny, hingga saat ini pihak Ombudsman masih belum memberikan tindaklanjutnya atas laporan tersebut.
“Sampai hari ini, masih belum berlanjut (dari Ombdusman). Karena antara yang mengajukan permohonan peminjaman (GIM) dengan yang mengadukan itu berbeda. Artinya, secara administrasi, ini maladministrasi. Makanya belum ada tindak lanjutnya,” tambahnya.
Untuk diketahui, pada Kamis, 12 Oktober 2023 kemarin, Komunitas Change Indonesia (KCI), selaku penyelenggara diskusi dengan menghadirkan salah satu bakal calon presiden (bacapres), yakni Anies Baswedan, melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dengan mencabut izin penggunaan GIM ke Ombudsman Jabar.
BACA JUGA: Gedung Pemerintah Tak Bisa Dipakai Kegiatan Politik, Pemprov Jabar: Mudah-mudahan Aturannya Keluar Minggu Depan
Alasan pelaporan tersebut dilakukan, dikarenakan pihak KCI merasa didiskriminasi kesewenang-wenangan oleh Pemprov Jabar.
“Itu menjadu hal-hal pokok yang akan menjadi dalil kami (KCI). Dan yang kami gugat adalah Kepala UPTD, Kepala Disparbud, dan Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Triadi Machmudin). Jadi, itu yang akan menjadikan pelaporan kita,” ujar Presidium Change Indonesia Eko Arif, beberapa waktu lalu. (San)
