JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kota Bogor kini tengah menyoroti perihal polemik di sektor pendidikan atas kegaduhan yang terjadi pasca pencopotan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri Cibereum 1 Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor yang berujung pada kasus saling lapor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menilai, hal itu merupakan contoh dari kurang arifnya seorang pemimpin dalam menyikapi persoalan yang ada, sehingga langkah kebijakan seolah menjadi pemantik kegaduhan.
Pihaknya mencatat, saat ini sebanyak 71 sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Bogor mengehentikan kegiatan ekstrakurikuler.
Baca Juga:Dalam Sebulan Polresta Bogor Ungkap 24 Kasus Narkotika, 34 Tersangka Berhasil DitangkapLuminor Hotel Kini Hadir di Bandung, Tawarkan Pengalaman Menginap dengan Harga Terbaik
Hal tersebut diakibatkan adanya Surat Perintah Wali Kota Bogor nomor 420/Sprint. 3524 – Umum tentang tindak lanjut penanganan kasus pungutan liar (Pungli) di sekolah.
“Jangan sampai ruang untuk kreasi dan prestasi anak didik di bidang akademik, seni, olahraga, budaya dan keterampilan lainnya sebagai ekstra di dunia pendidikan yang ditopang oleh peran serta iuran orang tua menjadi hilang. Padahal anggaran pemerintah belum mampu membiayai sektor ini,” tegasnya.
Gus M sapaanya, menuturkan pihak sekolah saat ini takut menggelar kegiatan ekstrakulikuler, karena dalam kegiatan tersebut, dana BOS yang ada tidak mampu menopang pembiayaan kegiatan, sehingga perlu adanya kontribusi dari orang tua.
Lantaran tidak adanya batasan dan penjelasan resmi terkait apa itu pungli, sambung dia, maka pihak sekolah kini memilih tidak menggelar kegiatan apapun.
Padahal banyak ajang perlombaan yang akan digelar pada bulan Oktober sampai November nanti yang seharusnya bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Kota Bogor.