“Tentunya ini berdampak kepada anak-anak yang memiliki bakat namun tidak dapat menyalurkannya. Padahal nantinya jika mereka memenangkan perlombaan itu, akan menjadi salah satu sertifikat yang bisa digunakan untuk mengambil jalur prestasi (Japres),” paparnya.
Politisi PPP ini menegaskan, kurikulum merdeka belajar yang saat ini dijalankan seharusnya bisa bisa menjadi wadah bagi para siswa dan guru dalam mengembangkan diri dan memberikan kebabasan dalam belajar.
Namun, pada kenyataannya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Wali Kota Bogor malah membelengu kebebasan di dunia pendidikan dengan memberikan rasa takut kepada guru dan siswa dalam mengembangkan karir.
Baca Juga:Dalam Sebulan Polresta Bogor Ungkap 24 Kasus Narkotika, 34 Tersangka Berhasil DitangkapLuminor Hotel Kini Hadir di Bandung, Tawarkan Pengalaman Menginap dengan Harga Terbaik
“Sekolah tidak boleh takut, siswa harus merdeka belajar. Guru harus dimuliakan. Ini semua akan kami benahi dan kami serius untuk bisa memperbaiki kondisi pendidikan yang ada saat ini. Semua harus merdeka belajar,” seru Gus M.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani menilai Pemkot Bogor telah abai dalam memastikan pendidikan berbasis kurikulum merdeka belajar.
Karena saat ini siswa-siswi dan guru di Kota Bogor tengah terkungkung oleh stigma buruk bahwa sekolah ada sumber pungli dan korupsi. Sedangkan Pemkot Bogor tidak menyediakan anggaran yang cukup dalam menopang kegiatan merdeka belajar.
“Lagi-lagi Pemkot Bogor menunjukkan ketidak berpihakkan mereka kepada sektor pendidikan. Mereka hanya menunjuk sekolah sebagai sumber dari segala persoalan, sedangkan tidak menyiapkan solusi agar siswa dan guru masih bisa merdeka belajar,” geramnya.
Devie menekankan, jika berkaca pada APBD Kota Bogor, dari 20 persen porsi anggaran yang diajukan oleh Pemkot Bogor itu dimana setengahnya sudah habis untuk pembiayaan gaji dan tunjangan. Sedangkan, program yang berkenaan dengan dunia pendidikan, sangat minim anggarannya.