Sehingga masyarakat mengalami cidera, trauma dan kerugian materi. Dinamika pengerahan alat negara berupa alat keamanan dan kasus perampasan tanah milik masyarakat, menunjukkan negara tidak berpihak kepada masyarakat.
“Keempat bahwa pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah melayu rempang adalah kebijakan kapitalis, dzolim dan melanggar hukum ini harus dihentikan. Kebijakan dzolim bertentangan dengan konstitusi yang harusnya melindungi seluruh negara dan tumpah darah Indonesia,” tandasnya. (YUD)
