JABAR ESKPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Bogor tahun 2023-2028.
Dalam kegiatan yang digelar di Fakultas Teknik Universitas Pakuan Bogor belum lama itu menghadirkan sejumlah tim teknis KRB, BMKG wilayah Jawa Barat, IPB University, PMBG dan BBWS Ciliwung-Cisadane.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan, kajian risiko bencana merupakan hal penting karena Kota Bogor memerlukan resilience atau ketangguhan terhadap potensi bencana.
Sebab, sambung dia, berdasarkan catatan dari 2017, 2018, 2019 hingga 2020, data bencana alam di Kota Bogor cukup tinggi.
“Sehingga kota ini perlu resilience daya tahan bencana, jadi daya tahan ini tidak hanya pada survei lapangan,” ungkapnya dikutip Jumat, 15 September 2023.
“Kita melihat juga mitigasi apa yang harus kita lakukan, kemudian jalur evakuasi dan sebagainya,” imbuh Sekda.
Dengan melihat data potensi bencana, dan bencana alam yang pernah terjadi di Kota Bogor yang melibatkan para ahli dari akademisi dan instansi terkait, Kota Bogor mencoba mempelajari dan menyusun dokumen KRB sehingga bisa melihat Kota Bogor lebih detail dari sisi kerawanan bencana.
“Yang perlu kita lakukan adalah perencanaan. Kita amankan kota ini untuk juga melakukan apa yang bisa dilakukan dari sisi resielience, mitigasi, jalur evakuasi, penanganan dan sebagainya,” tegas Syarifah.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Singgih Irianto mengatakan, penyusunan dokumen KRB ini berjalan on schedule, baik dari sisi waktu maupun substansi.
Substansi yang dalam pembahasan di antaranya adalah bencana yang menjadi prioritas di Kota Bogor.
Karena, kata Singgih, dalam menyusun dokumen ini juga harus diselaraskan dengan pedoman nomenklatur yang ada di BNPB.
Secara umum bencana yang terjadi di Kota Bogor adalah banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan pohon tumbang.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari menambahkan, tahun 2023-2024 pihaknya menjadi leading sektor penyusunan dokumen KRB yang juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka panjang.
