Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto mengatakan Pansus dibentuk berdasarkan rapat badan musyawarah (Banmus) yang telah disepakati bersama.
Seluruh fraksi partai di DPRD, kata Rismanto saat melakukan rapat, bulat menyatakan sepakat untuk membentuk Pansus Promosi Pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat.
“Semua fraksi sepakat menyarankan dibentuk pansus melalui Banmus. Ini untuk mengkoreksi dan memastikan semua semua sesuai aturan,” kata Rismanto.
Menurutnya, isuk lain seperti penanganan sampah, proyek PT SMI yang masih menyisakan utang, masalah penyertaan modal daerah ke BUMD PT MGs sebesar Rp75 miliar, serta penuntasan angka kemiskinan telah dilakukan oleh DPRD melalui jalur lain. Seperti rapat komisi, pemanggilan OPD terkait, dan lainnya.
“Kalau isu lain saya kita itu bisa selesai di masing-masing komisi. Karena DPRD punya banyak ruang untuk melakukan pengawasan. Beda dengan isu rotasi-mutasi ini Bamus bulat untuk jalur pansus,” bebernya.
Menurutnya, persoalan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ini ramai bukan hanya waktu pelantikan di akhir masa jabatan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. Akan tetapi dinilai maladministrasi karena tak memakai tim asesor kategori A.
“Kita pastikan anggota pansus ini bekerja profesional selama 5 hari ke depan. Hasilnya akan mengetahui sisi mana saja yang kurang dalam kebijakan rotasi mutasi ini,” tandasnya. (Mg5)
