JABAR EKSPERES – Masyarakat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyudahi isu elitis yang tak begitu bersentuhan dengan rakyat.
Kritikan itu diucapkan masyarakat usai DPRD Kabupaten Bandung Barat membentuk panitia khusus (Pansus) terkait rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemda KBB.
“Anggota DPRD ini cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal ada yang lebih urgensi yaitu bagaimana caranya Pemda dan dewan bisa bareng-bareng urusi persoalan sampah,” ungkap Agus (31), warga Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Selasa (5/9/2023).
Agus mengatakan, saat ini Bandung Raya termasuk Kabupaten Bandung Barat ditetapkan status darurat sampah. Hal itu seharusnya dijadikan prioritas pembahasan ketimbang membahas isu-isu elitis terkait rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.
“Kepentingan publik malah tidak mendapat dukungan. Sampah dimana-mana, ini seharusnya menjadi pembahasan penting,” kata Agus.
Sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD KBB resmi membentuk Pansus Promosi Pejabat dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Hotel Novena, Kecamatan Lembang, Rabu 30 Agustus 2023. DPRD menilai langkah itu dilakukan untuk mengetahui polemik keputusan rotasi mutasi jabatan karena diduga ada maladministrasi.
Padahal lanjut dia, dua pekan lebih sampah di kompleks tak diangkut petugas kebersihan. Selain bau tak sedap, penumpukan sampah menyebabkan peningkatan polupasi lalat di wilayahnya.
“Jika tujuannya perbaikan saya sepakat. Tapi apakah ini urgensi untuk dibahas, seharusnya mereka fokus juga terhadap kepentingan rakyat tentang darurat sampah,” tegasnya.
Senada dikatakan Agus, Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna menyebut, wakil rakyat dituntut mengasuh dengan keteladanan bukan malah abai.
Ia menilai, pembuatan Pansus Promosi Pejabat oleh anggota DPRD kurang urgensinya. Padahal, kata dia, anggota sudah bertugas lebih dari 4 tahun masa jabatan.
“Seharusnya dewan itu membuat pansys soal proyek PT SMI yang menyisakan utang sampai sekarang. Lalu pansus penyertaan modal terhadap BUMD PT MGs sebesar Rp75 miliar, atau soal defisit APBD dari tahun ke tahun,” katanya.
“Apa urgensinya pansus rotasi, mutasi. Kenapa enggak bikan pandus tentang PT SMI yang jelas menyisakan utang, penyertaan modal PT MGS, soal depisit, atau masalah kemiskinan. Ini kok malah isu yang gak terlalu penting bagi masyarakat,” tandasnya.
