JABAR EKSPRES – Sekolah swasta di Jawa Barat (Jabar) mengharapkan kucuran dana bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa disamakan. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Ade Hendriana.

Ade menguraikan, saat ini ada dua jenis bantuan biaya pendidikan yang dikucurkan Pemprov ke sekolah – sekolah di Jabar. Yakni Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri. Jenis bantuan itu tidak hanya berbeda dari nama tapi juga besarannya.

“Untuk negeri Rp 1,6 juta sementara swasta Rp 600 ribu. Untuk tiap siswa,” katanya kepada JabarEkspres.com beberapa hari lalu.

BACA JUGA: Program BPMU Diturunkan, Kepsek SMK Swasta di Jabar Protes!

Kemudian, Ade mengharapkan besaran biaya itu tidak perlu dibedakan. Artinya nominal bisa sama antara siswa di negeri ataupun swasta. “Kalau tujuan pemerataan harusnya disamakan. Termasuk nomenklatur, tidak perlu dibedakan,” tuturnya.

Jumlah yang tidak sama itu tentu menimbulkan kecemburuan. Belum lagi pertimbangan kecukupan untuk operasional sekolah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya berpendapat, dialog yang kerap terjadi ketika membahas sekolah swasta dan negeri adalah dua hal tersebut. Yakni terkait kucuran BOPD dan BPMU.

BACA JUGA: Penahanan Ijazah SMK Perkasa di Sumedang Jadi Sorotan, DPRD Jabar Sarankan Disdik Blokir BPMU Sekolah

Apalagi sekarang kucuran BPMU mekanismenya melalui hibah. Hal itu cukup rawan terjadi kegagalan pencairan. “Presentase gagal cairnya bisa tinggi. Karena ada sejumlah persyaratan yang perlu disiapkan melalui mekanisme hibah,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Ahad itu.

Gus Ahad menambahkan, saat ini Komisi V juga tengah melakukan pendalaman sejumlah temuan dan masukan terkait pelaksanaan pendidikan di Jabar. Termasuk di dalamnya terkait aspek pembiayaan pendidikan.

“Masih kami dalam juga, apa sampai perlu merekomendasikan terkait alokasi pembiayaan,” tandasnya. (son)