JABAR EKSPRES- Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengungkapkan kekhawatiran besar mengenai konsekuensi dari demonstrasi yang menodai Alquran di negaranya.
Dia menyadari bahwa semakin meningkatnya kemarahan umat Islam di seluruh dunia terhadap Swedia dan serangkaian serangan pembakaran kitab suci tersebut dapat berdampak negatif pada hubungan internasional dan diplomasi.
Serangan terhadap Alquran di Swedia dan Denmark telah mencetuskan reaksi kuat dari banyak negara Muslim, termasuk Turki.
BACA JUGA : Israel Menuangkan Semen ke Sumber Air Palestina di Hebron
Negara Turki memiliki peranan penting bagi Swedia karena menjadi faktor penentu dukungan dalam keanggotaan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).
Yang merupakan salah satu tujuan utama bagi pemerintah Swedia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Dalam menghadapi situasi ini, Ulf Kristersson mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengambil tindakan yang tepat dan terukur.
Promosi moderasi beragama dan penguatan pemahaman tentang kebangsaan menjadi upaya penting untuk mencegah penyebaran paham radikal di tengah masyarakat.
Pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar menjadi landasan penting dalam menangkal aksi intoleransi.
Selain itu, kolaborasi melalui pendekatan multipihak juga dianggap krusial dalam menghadapi ancaman terorisme secara berjemaah.
Rencana Aksi Nasional menjadi panduan bagi kerja sama antarlembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikal.
Langkah-langkah kontraradikalisasi dan deradikalisasi perlu diteruskan untuk menghalangi perkembangan paham radikal dan membantu individu yang sudah terpapar paham tersebut.
Namun, selain tantangan terorisme dan aksi pembakaran kitab suci, Swedia juga menghadapi masalah internal terkait dengan kebebasan berbicara dan penyeimbangan kepentingan.
BACA JUGA : Saudi Arabia Summons Danish Businessman Over Quran Burning
Pemerintah harus berhadapan dengan situasi sulit dalam menjaga kebebasan berbicara yang luas, sambil menghindari potensi penghinaan terhadap Muslim.
Posisi pemerintah semakin kompleks karena adanya Partai Demokrat Swedia yang anti-imigrasi dan dukungannya membuat koalisi tengah-kanan tetap berkuasa, meskipun partai ini tidak resmi menjadi bagian dari pemerintah.
Partai ini telah mengeluarkan peringatan tentang “Islamisasi” masyarakat Swedia dan menyerukan agar para imigran mengadopsi nilai-nilai “Swedia”.
