Kembali Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa Pemkot Bandung dalam hal ini bertindak untuk mengamankan aset lahan bukan fasilitas kebun binatang.
“Tentunya dimaksud dengan pengamanan itu aset tanah, bukan kebun binatang. Kebun binatang tidak pernah klaim dimiliki, yang diyakini miliki Pemkot Bandung itu tanahnya. Ini mohon dipahami betul,” katanya.
ia juga menambahkan bahwa jika tunggakan tersebut dibayar oleh pihak yang bersangkutan, maka Pemkot Bandung akan memanfaatkannya untuk dialokasikan bagi kepentingan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Bayar kewajibannya. Kalau masuk ke kas daerah ini ada peluang besar untuk alokasi kepentingan lain bagi masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan juga infrastruktur. Uang ini besar, bisa menopang berbagai kegiatan,” tuturnya.
Sebelumnya, Plh Wali Kota Bandung yang juag masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung itu menekankan, aset lahan jika diamankan oleh Pemkot Bandung, maka operasional infrastruktur Kebun Binatang tidak akan terganggu.
“Pemkot Bandung mengamankan aset. Kalaupun nanti ada pengamanan itu bukan Kebun Binatang, pengamanan aset lahan. Jadi, saya tekankan operasional bonbin akan berjalan normal,” katanya.
Terkait dengan operasional Kebun Binatang Bandung tersebut, Ema menerangkan bahwa pihaknya tidak akan turun tangan sendiri, tetapi melibatkan pihak lain dalam mengelolanya.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBI) untuk mengelola hewan di Kebun Binatang Bandung nantinya. Karena ia sadar bahwa Pemkot Bandung tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kebun binatang.
Hingga saat ini, polemik Kebun Binatang Bandung belum menemukan titik terang, pihak Pemkot Bandung melalui Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna pun belum memeberikan keterangan lebih lanjut. (*)
