JABAR EKSPRES – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi), gelar aksi penolakan sistem zonasi yang menjadi salah satu instrumen PPDB.
Aksi penolakan itu, diaspirasikan secara langsung di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Sukabumi, yang bertempat di Jalan Salabintana, Sukabumi, pada Jumat (14/07/2023). Danial, selaku ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi, mengungkap alasannya mengkritisi sistem zonasi.
“Atas dasar kekecewan terhadap sistem PPDB yang masih banyak kekurangan,” ucap Danial kepada awak media.
BACA JUGA: Dikepung Kawasan Pendidikan, SDN 010 Cidadap Jadi Sekolah Paling Minim Pendaftar
Selain itu, PB Himasi menduga adanya praktik kotor dugaan siswa titipan yang dipraktikkan oleh para pejabat.
“Kita menyoroti adanya praktik siswa titipan. Jika alasannya siswa titipan karena kondisi Sukabumi belum siap, mengapa hanya orang tertentu yang bisa memasukan siswa ke sekolah negeri? Padahal, seharusnya semua elemen mendapatkan hak yang sama di ranah pendidikan,” sambung Danial.
Dalam aspirasinya, PB Himasi mengatakan bahwa sistem zonasi di Sukabumi belum ideal untuk diberlakukan. Sebab, jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP/Sederajat saat ini.
BACA JUGA: PPDB di Kota Depok Bermasalah Tiap Tahun, DPRD Ungkap Penyebabnya
Setidaknya, ada beberapa tuntutan aspirasi yang diutarakan oleh PB Himasi kepada pihak terkait. Pertama, PB Himasi meminta untuk adanya evaluasi sistem zonasi PPDB SMA/Sederajat. Kedua, meminta percepatan pembangunan sekolah negeri. Ketiga, meminta adanya evaluasi dan transparansi terkait dana BOS dari Pemerintah Provinsi.
Karena gagal menemui KCD Dinas Pendidikan Wilayah V, PB Himasi akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak, jika tuntutannya tidak terrealisasikan. Dalam pantauan Jabar Ekpres, massa pun membubarkan diri ketika semua tuntutan dalan orasi telah diutarakan. (mg9)
