Pemerintah Swedia Mempertimbangkan Hukum Larangan Penodaan Al-Qur’an

Pemerintah Swedia Mempertimbangkan Hukum Larangan Penodaan Al-Qur'an
Bendera Swedia. (Ilustrasi: Rawpixel)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Belum lama ini pemerintah Swedia telah mempertimbangkan penetapan aturan terkait larangan menodai Al-Qur’an bagi warga negaranya.

Adapun pertimbangan tersebut dilakukan sebagai buntut dari aksi provokatif pada saat Iduladha kemarin, yakni pembakaran Al-Qur’an.

Menteri Kehakiman Gunman Strommer mengatakan bahwa pihak berwenang Swedia tengah melakukan peninjauan perubahan undang-undang tersebut.

Baca Juga:Sinopsis Chapter 1 Rurouni Kenshin Terbaru, Kembalinya Batosai Si PembantaiMasuki Panen Raya, Harga Bawang Merah Anjlok, Petani Keluhkan Ini

Peninjauan ini dilakukan sebab aksi-aksi provokatif seperti pembakaran Al-Qur’an itu berpotensi mengancam keamanan nasional Swedia.

Selain itu, penodaan kitab suci umat Islam itu juga berpotensi mengganggu hubungan diplomasi antara Swedia dengan negara-negara Islam.

Alasan kenapa Swedia mengizinkan aksi kebencian ini karena itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

Pihak kepolisian Swedia menilai aksi pembakaran Al-Qur’an tersebut sebagai ‘acara publik’.

“Aturan dasarnya adalah bahwa permohonan izin untuk mengadakan acara publik harus diterima secara umum.” kata Helena Boström Thomas, juru bicara kepolisian Swedia, dikutip dari The Local.

Dengan kata lain, pihak kepolisian negara tersebut menganggap aksi provokatif ini tidak melanggar konstitusi Swedia.

Pertemuan Dewan HAM PBB ini akan berlangsung pada esok hari, 11 Juli 2023.

Baca Juga:Nikmatnya Kuliner Empal Gentong, Hidangan Tradisional yang Sangat Memanjakan Lidah!Prabowo Ungkap Strategi Kemenangan Gerindra di Pemilu 2024 setelah Berhasil Menang di Banten

bakal membicarakan kasus pembakaran Al-Qur’an pada saat Iduladha kemarin di Stockholm.

“Perkembangan mengkhawatirkan dalam tindakan kebencian agama yang terencana dan bersifat publik sebagaimana ditunjukkan dengan berulangnya penodaan Al-Qur’an di beberapa Eropa dan lainnya, akan dibicarakan,” kata Dewan HAM PBB dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara.

0 Komentar