JABAR EKSPRES – Kepala Polisi Distrik Tel Aviv, Ami Eshed, mengumumkan pengunduran dirinya setelah adanya intervensi politik oleh anggota kabinet pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menganjurkan penggunaan kekerasan berlebihan terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah Israel.
Meskipun tidak secara langsung menyebutkan nama, Eshed merujuk pada Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang telah menekan untuk tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang menghalangi jalan dalam demonstrasi menentang reformasi sistem peradilan pemerintah.
Setelah pengumuman Eshed, ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi di jalan-jalan Tel Aviv dengan membawa bendera Israel dan menyerukan “demokrasi.” Beberapa bahkan memblokir jalan raya utama, menyalakan api, dan menghadapi polisi penunggang kuda.
Dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi, Eshed menjelaskan bahwa ia tidak dapat memenuhi tuntutan dari “eselon menteri” tersebut karena dianggap melanggar aturan dan ikut campur secara terang-terangan dalam pengambilan keputusan yang profesional.
“Saya bisa saja memenuhi harapan mereka dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan, tetapi hal itu hanya akan menciptakan kekacauan di ruang gawat darurat Ichilov (rumah sakit Tel Aviv) pada setiap aksi protes,” ujar Eshed.
Baca Juga: Malaysia Akan Lakukan Pemilu di Tanggal 12 Agustus 2023
“Dalam tiga dekade pelayanan saya, ini pertama kalinya saya menghadapi situasi yang tidak masuk akal di mana saya dituntut untuk menjaga ketenangan dan ketertiban, namun sebaliknya,” tambahnya.
Ben-Gvir, yang sebelumnya memberi tahu Eshed bahwa ia akan mendapatkan peran baru di kepolisian pada bulan Maret, langkah tersebut dianggap menghancurkan peluangnya untuk menjadi Kepala Polisi. Ia mengkritik Eshed dalam pernyataannya di televisi, menyebut bahwa Eshed telah melampaui batas yang berbahaya.
“Politik telah merasuki jajaran kepemimpinan tinggi di Israel, dan seorang perwira polisi berpakaian seragam telah menyerah kepada politisi senior dari kalangan kiri,” ungkap Ben-Gvir.
Ben-Gvir, seorang politikus garis keras dengan masa lalu yang kontroversial dalam mendukung terorisme dan penghasutan, sebelumnya mencari kewenangan yang lebih besar atas kepolisian saat diangkat sebagai Menteri Pengawas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemandirian polisi.
