JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa barat (Pemprov Jabar) mengaku mendukung sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan Tim Investigasi termasuk, soal pembekuan atau pembubaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkap, hal itu dilakukan akibat adanya dugaan perputaran uang ilegal yang digunakan untuk penggalangan dana Negara Islam Indonesia.
“Saya meminta dengan tegas laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu juga segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak. Jadi aspek pidananya akan segera kita percepat, dan kemudian juga pergerakan aset-aset yang diduga ilegalnya, itu bisa segera kita usulkan untuk dibekukan,” ungkapannya
Baca Juga:Bupati Bandung Barat Minta Masyarakat Tak Jual Lahan Pertanian ke Pengembang: Agar Pangan Tercukupi!Dua Kloter Haji Asal Jabar, Dijadwalkan Pulang dari Tanah Suci 4 Juli 2023
“Jadi penyelesaian Al-Zaytun ini, tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana, dan ini tentu harus dipikirkan. Tapi semuanya, akan dilakukan dalam konteks secepatnya,” pungkas Emil.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat (MUI Jabar) mengaku, telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Kemenko Polhukam) terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.