JABAR EKSPRES – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardyanto Kenneth meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menyelidiki mengenai temuan adanya petugas Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang membersihkan selokan di Bekasi.

“Pj Gubernur DKI dan Inspektorat harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau di biarkan saya jamin pasti akan terulang kembali,” ujar Kenneth, dikutip JabarEkspres.com pada Kamis, 29 Juni 2023.

Kenneth berujar, PJLP Jakarta sebaiknya bekerja untuk memudahkan pekerjaan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Dengan adanya kasus tersebut, termasuk penyalahgunaan tugas PJLP yang melanggar regulasi Keputusan Gubernur (Kepgub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1195 Tahun 2022, Tentang Pedoman Analisis Jenis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jenis PJLP.

Selanjutnya, melanggar pula Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

Kenneth meyakini bahwa PJLP DKI Jakarta bekerja diketahui oleh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta.

Langkah selanjutnya, Kenneth akan mengajukan pihak inspektorat untuk menulusuri oknum yang melanggar tersebut.

Apabila sudah terdapat bukti bahwa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan kesalahan yang dimaksud, maka dirinya berharap agar diberikan sanksi tegas.

“Harus dinonaktifkan dulu sambil menunggu hasil pemeriksaan selesai. Saya khawatir kejadian ini sudah berlangsung lama, tetapi baru kali ini ketahuan dan tertangkap basah,” pungkasnya.

Diketahui, telah beredar informasi mengenai para PJLP SDA DKI Jakarta bekerja di salah satu perumahaan Kota Bekasi.

Saat itu, pihak yang bersangkutan dibawa untuk membersihkan selokan permukiman.

Diduga para PJLP dibawa oleh salah satu ASN yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta.