JABAR EKSPRES – Evaluasi terkait verifikasi Kota Layak Anak (KLA) tengah berlangsung di Kota Bandung. Berdasarkan hasil, Kota Bandung masih masuk kedalam kategori Madya dengan poin 641,92 usulan, pada verifikasi administrasi tahun 2023.
Terkait KLA, Kementerian Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengkategorikan KLA kedalam lima peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Maka dari itu, Kota Bandung masih jauh dalam mewujudkan kota layak bagi anak.
Namun, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan, pihaknya optimis bahwa Kota Bandung bisa kembali meraih predikat Nindya. Melalui verifikasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan segera berbenah dan memenuhi kekurangan data yang diperlukan.
“Tim kami akan memenuhi apa yang semestinya dilakukan oleh Kota Bandung untuk bisa benar-benar menghadirkan kota layak anak,” ujar Ema, Jumat 23 Juni 2023
Perlu diketahui kriteria indeks penilaian KLA meliputi penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya, dan hak perlindungan khusus.
Maka dari itu menurut Ema, KLA harus dilakukan secara objektif dan nilai kemanfaatannya harus dirasakan oleh masyarakat luas.
Maka dari itu pihaknya kini tengah mengoptimalkan Kartu Identitas Anak (KIA), agar anak di Kota Bandung bisa terayomi dan memiliki harapan hidup yang lebih baik.
“Perda dan Perwal kita sudah ada, berkenanaan dengan catatan sipil untuk anak di Kota Bandung sudah semakin meningkat. Kita pun sekarang sedang mengoptimalkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang memberikan nilai manfaat untuk kehidupan anak,” ungkapnya.
Dirinya mengaku, hal ini atas penyaluran aspirasi yang diberikan oleh anak-anak di Kota Bandung. Sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan anak bisa terus bersinergi.
“Meski ini masih progres, belum terselesaikan 100 persen, tapi kita harus betul-betul fokuskan agar harapan hidup anak ke depan bisa lebih baik, generasi penerusnya pun bertumbuh dan berkembang dengan baik,” katanya
Agar terus memberikan fasilitas tersebut, Kota Bandung menganggarkan bagi anak yang rawan melanjutkan pendidikan (RMP) setiap tahun, yakni mencapai Rp100 miliar-Rp120 miliar lewat APBD.
