JABAR EKSPRES – Menteri Koorinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD turun tangan hadapi polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Mahfud MD juga menyadari bahwa dalam menghadapi polemik Ponpes Al Zaytun tersebut bertepatan dengan tahun politik di Tanah Air.
Dengan demikian, Mahfud MD memastikan akan gerak cepat dalam menghadapi polemik Ponpes Al Zaytun tersebut.
BACA JUGA: Dalami Polemik Al Zaytun, Mahfud MD Bakal Konfirmasi Tim Investigasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Tidak hanya itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008–2013 itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memilah terkait pembinaan pesantren.
“Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, dikutip JabarEkspres.com dari keterangan resmi pada Jumat, 23 Juni 2023.
Karena ini adalah tahun politik, lanjutnya, Mahfud MD menegaskan akan bekerja cepat.
“Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi,” tambahnya.
“Insyaallah pekan depan kita sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” kata Mahfud MD, memungkasi.
Mantan Hakim Konstitusi pada periode 2008-2013 itu sebelumnya juga mengaku tengah mendalami polemik yang Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang.
Ia bahkan mengaku mendalami kisruh itu dari beberapa sumber yang pernah aktif di Ponpes tersebut.
“Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
“Kita akan mendalami posisi dan peran ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun ambil sikap dengan membentuk Tim Investigasi untuk mendalami polemik Ponpes Al Zaytun
Bahkan Tim Investigasi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan adanya aliran dana miliaran rupiah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Ponpes Al Zaytun.
Kemudian, Mahfud MD mengatakan bahwa Rapat Eselon I Lintas Kementerian Lembaga dengan tambahan penjelasan dari (Manjelis Ulama Indonesia) MUI sudah dilakukan terkait polemik Ponpes Al Zaytun pada Rabu, 21 Juni 2023 kemarin.
