BANDUNG – Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung saat ini belum berjalan optimal. Sebab, untuk melaksanakan program ini dibutuhkan persyaratan khusus yang sudah menjadi ketentuan aturan pemerintah.

Kasi Pembangunan Perumahan bidang Perumahan DPKP Kota Bandung Rino Novian Subhan mengatakan, salah satu kendala program Rutilahu di Kota Bandung adalah masalah status rumah milik warga yang masih berdiri bukan miliknya.

Bahkan, banyak rumah warga didirikan dilahan milik pemkot Bandung, sehingga program rutilahu sulit diwujudkan.

‘’Rutilahu di kota Bandung selalu terhambat dikarenakan status bangunan yang tidak di tanah milik pribadi. kebanyakan tanahnya itu bukan milik sendiri, milik orang lain, atau di atas negara,” ujar Rino ketika dihubungi Jabarekspres, kemarin, (19/5)

Untuk anggaran sendiri, lanjut Rino, Pemkot Bandung sudah mengalokasikan sesuai kebutuhan. Akan tetapi setiap usulan yang disampaikan terkadang tidak terakomodir.

Uslan untuk Rutilahu biasanya dilakukan ketika Musrembang, namun setelah dilakukan kroscek rumah yang akan diperbaiki itu berdiri bukan dilahan milik sendiri.

“ada usulan dari kelurahan itu diakomodir, namun kendalanya karena untuk rutilahu mengusulkan sebelumnya itu menjadi kendala juga tidak terdata tapi ternyata ada rutihalu,” jelas Rino.

Rino juga menyebut saat ini di Kota Bandung sudah melakukan pembangunan rutilahu pada 2022 sebanyak 17.364 ribu unit.

Program Rutilahu sendiri terbagi menjadi dua spesifikasi. Totalnya, secara keseluruhan ada 14571 dan untuk masyarakat miskin mencapai 2793 unit.

Pada 2023 ini, Rino menyebut akan lakukan pembangunan program rutilahu di 29 kecamatan se Kota Bandung dengan jumlah 978 unit. Sedangkan target dari RPJMD pada 2023 mencapai 3.426 ribu rumah yang akan diperbaiki.

“Kami targetkan 3.426 ribu yang tersebar di seluruh kecamatan berdasarkan RPJMD,” kata Rino. (mal/yan).