JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk ke tujuh kalinya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Penyerahan buku LHP LKPD itu secara simbolis diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Kepala Sub Auditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Kota Bandung pada Selasa, 9 Mei 2023.
Torehan prestasi WTP secara berturut-turut sejak tahun 2016 tersebut, berhasil dipertahankan Kota Bogor dengan nilai 81,24 persen.
Baca Juga:Tak Kunjung Surut, Lebih dari 10 Ribu Jiwa Terdampak Banjir DayeuhkolotKembali Dibuka Dua Arah! Update Skenario Rekayasa Lalin di Jalur SSA Kota Bogor Versi Polresta
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, tujuh kali WTP dengan nilai tindaklanjut laporan tertinggi tentu capaian yang harus disyukuri.
Akan tetapi tetap dalam 60 hari ke depan, Ia mengaku akan mengkoordinasikan tindaklanjut untuk perbaikan system.
“Walaupun sudah WTP, perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset,” ungkapnya dikutip Rabu, 10 Mei 2023.
Lanjut Ia menjelaskan, yang membedakan penilaian tahun ini BPK jauh lebih detail dan jauh lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya. Sebab, bagi Pemkot Bogor hal itu tidak hanya sesuai dengan standar akutansi.
“Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” sebutnya.
Selain memiliki makna yang cukup dalam, menurutnya, WTP itu adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan, pada dasarnya pihaknya merasa bersyukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.
Baca Juga:WHO Hapus Status Pandemi Covid-19, Dinkes Jabar Tunggu Regulasi Endemi dari PusatSoal Pengelolaan Sampah, DPRD Kota Bandung: Harus Berbasis Teknologi
“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” doanya.
Kendati demikian, Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan agar torehan WTP tersebut jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua.