JABAR EKSPRES – Seusai penangkapan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 April 2023, rapat darurat langsung diadakan oleh seluruh kepala dinas (kadis) hingga pejabat di bawah naungannya di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.
Rapat darurat ini dilakukan pada Sabtu, 15 April 2023 di Gedung Balai Kota Bandung. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna memimpin jalannya rapat tersebut. Dalam rapat darurat ini, para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga camat turut hadir.
Ema Sumarna mengatakan bahwa, dirinya mengetahui penangkapan sang wali kota pada pukul 6 pagi tadi.
“Saya tahunya pagi sekitar pukul 06.00, saya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban, saya ambil inisiatif hari ini untuk mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik staf ahli, kadis, kabid, kaban, asisten, maupun para camat di Bandung,” ucap Ema Sumarna.
BACA JUGA: Sekda Pastikan Roda Pemerintahan Dan Layanan Publik Tetap Jalan Usai Wali Kota Bandung Terjaring OTT
BACA JUGA: Kena OTT KPK, Yana Mulyana Batal Berangkatkan Mudik Gratis
Rapat darurat ini dimaksudkan agar mental dari pelayan publik di daerah tidak turun karena kasus OTT terhadap Yana Mulyana sehingga bakal mempengaruhi hasil pelayanan.
“Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu.” ujar Sekda Kota Bandung tersebut.
Selain itu, rapat darurat ini juga bertujuan untuk mempersiapkan berbagai acara dan kegiatan di Kota Bandung yang telah dicanangkan agar terus berjalan.
Mengingat arus mudik dan arus balik lebaran 2023 nanti, bagaimana pengoptimalisasi kesehatan dan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan di Kota Bandung.
Terkait penangkapan Yana Mulyana, Sekda Kota Bandung itu tidak mau banyak berkomentar karena KPK masih melakukan pemeriksaan.
Saat ini, Yana Mulyana beserta yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan CCTV dan penyedia jaringan internet untuk program Bandung Smart City masih dalam pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. (*)
